Bamsoet: Data Seskab tak Pengaruhi Elektabilitas Golkar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mengenai data yang dirilis Seskab Dipo Alam yang menunjukkan politikus Partai Golkar (PG)paling banyak terlibat kasus korupsi, Wakil Bendahara Umum PG Bambang Soesatyo mengaku tak khawatir akan memengaruhi elektabilitas pada Pemilu 2014 mendatang.

"Golkar tidak khawatir atas manuver Dipo yang mengungkap data kasus hukum kepala daerah, yang mana menempatkan Golkar nomor satu dalam daftar tersebut akan berpengaruh pada elektabilitas partai Golkar pada 2014," ujarnya kepada Republika, Ahad (30/9).

Sebab, menurutnya langkah Dipo yang merilis data tersebut tidak akan memengaruhi persepsi publik bahwa istana adalah episentrum korupsi. Apalagi, banyak publik juga menilai beberapa kasus besar seperti Century, Hambalang dan Wisma Atlet diduga melibatkan orang-orang penting yang dekat dengan istana.

Sehingga, Bambang menilai jika langkah Dipo ini hanya tengah berupaya mencari muka pada Presiden dengan men-'judge' bahwa partai Presiden bukanlah juara korupsi. "Tesis itu pernah diungkap oleh Denny Indrayana sebelum dia diangkat menjadi staff khusus presiden dan persepsi itu tidak berubah hingga saat ini," jelas anggota Komisi III ini.

Sementara, Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Tohari mengatakan bahwa partainya akan berinstropeksi atas apa yang terdapat data tersebut. Meskipun, dirinya menolak akan hal itu.

"Semua orang juga tahu banyak pejabat negara seperti bupati/gubernur/anggota DPR/DPRD dari Partai Golkar karena memang Partai Golkar banyak menang. Kalau secara persentase Partai Golkar tetap juga yang terbesar ya saya mau ngomong bagaimana lagi? Paling-paling cuma bisa 'ngelus dada'. Segera diproses saja secara hukum," katanya.

Meskipun demikian, dia mempertanyakan kepentingan Seskab merilis data tentang korupsi yang melibatkan kader parpol tersebut. Tapi, Golkar akan terbuka saja kalau hal semacam ini diumumkan secara periodik.

"Mestinya pembeberan ini secara periodik setiap tahun dong. Jangan cuma pada saat angka Golkar tertinggi saja dibeberkan, tetapi pada saat parpol lain yang besar disembunyikan," ungkap Wakil Ketua MPR ini.

Seperti yang diketahui, rilis Seskab menyatakan sejak Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan 176 persetujuan tertulis untuk penyelidikan hukum pejabat negara dalam berbagai kasus. Lebih dari separuh di antaranya adalah pejabat dari partai politik, dengan tiga besarnya adalah Partai Golkar, PDIP dan PD.

Pejabat negara dengan latar belakang parpol yang dimohonkan persetujuan pemeriksaannya adalah:

1. Golkar 64 orang (36,36 persen)

2. PDIP 32 orang (18,18 persen)

3. Partai Demokrat 20 orang (11,36 persen)

4. PPP 17 orang (3,97 persen)

5. PKB 9 orang (5,11 persen)

6. PAN 7 orang (3,97 persen)

7. PKS 4 orang (2,27 persen)

8. PBB 2 orang (1,14 persen)

9. PNI Marhaen, PPD, PKPI, Partai Aceh masing-masing 1 orang (0,56 persen)

10. Birokrat/TNI 6 orang (3,40 persen)

10. Independen/non partai 8 orang (4,54 persen)