REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat setuju wacana penghapusan pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung oleh rakyat.
"Nasdem lebih setuju jika dipilih oleh DPRD setempat. Ini juga untuk mengantisipasi maraknya politik uang serta penghematan anggaran," ujar Ketua Majelis Nasional Partai (MNP) Nasdem Surya Paloh kepada wartawan di sela-sela pelantikan organisasi sayap pendukung DPW Partai Nasdem Jatim di Surabaya, Sabtu (29/9).
Meski mengakui tidak sepenuhnya pilkada tidak langsung bersih dari praktik politik uang, namun ia meminta melihat dari pengalaman-pengalaman pilkada sebelumnya, dinilai lebih baik daripada pemilihan langsung.
"Kali ini juga saya setuju dan apresiasi dengan hasil pemikiran Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2012 yang sepakat pemilihan kembali ke DPRD," katanya. Tidak hanya kesepakatan tersebut, bos Media Grup itu juga mengaku setuju dengan pernyataan PBNU dalam Munas yang meminta koruptor dihukum seberat-beratnya.
"Bahkan kalau untuk koruptor, Nasdem lebih setuju dihukum tembak mati. Ini untuk membuat koruptor jera dan tidak berani," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Surya Paloh juga melontarkan wacana bahwa tiga partai politik pemenang pemilihan umum saja yang berhak mengusung calon presiden, sedangkan partai lainnya hanya mendukung. "Jadi, partai politik urutan pertama, kedua dan ketiga saja yang mengusung capres atau cawapres. Selain tiga partai, lebih baik mendukung saja," tuturnya.
Sementara itu, disinggung kesiapan partainya dalam pencapresan, pihaknya mengaku Partai Nasdem belum berpikir ke arah sana. Alasan utamanya, Nasdem belum pernah mengikuti pemilu dan tidak punya kursi di parlemen.
"Kami cukup mewacanakan agar seyogyanya tiga parpol pemenang yang bisa ikut pencapresan. Itu sebagai pendidikan politik yang baik ke depan bagi masyarakat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika