REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Ketidaksetaraan dalam berbagai bidang bisa memicu konflik yang luas. Program pembangunan yang adil menjadi salah satu kunci menekan bibit konflik di sebuah negara. Poin tersebut disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sesi High Level Panel mengenai program pasca MDG's di Markas Besar PBB New York, Rabu (26/9) waktu setempat atau Kamis (27/9) WIB.
"Kami mendorong untuk menghilangkan ketidaksamaan karena ketidaksetaraan bisa menciptakan kebencian, tekanan, konflik, kekerasan bahkan peperangan," tegas Presiden.
Presiden Yudhoyono mengatakan kesetaraan sepadan dengan akses yang terbuka bagi sumber daya dan terkait dengan keadilan. Keadilan dan pertumbuhan ekonomi, kata Kepala Negara, merupakan dua hal yang saling berkaitan dimana keduanya penting bagi penciptaan perdamaian.
"Selama bertahun-tahun, kami mengembangkan kerja sama Selatan-Selatan untuk mendorong dan membantu negara-negara yang dilanda konflik untuk menciptakan perdamaian. Kami juga memperkuat kapasitas pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati semua kalangan," katanya.
Indonesia sendiri, kata Presiden ,dalam kebijakan pembangunan di dalam negeri terus meningkatkan kapasitas dan juga membawa semangat kerja sama dalam proses pembangunan. Kerja sama dengan negara lain seperti dengan Tmor Leste bahkan juga kerja sama yang melibatkan tiga negara sekaligus termasuk dengan Palestina.
"Pendekatan yang sama juga dilakukan Indonesia dengan Myanmar dan Pakistan. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral kami membangun program yang sama dalam konteks "Southwest Pacifik Dialogue, Pasifik Islands Forum dan juga New Asia African Strategic Partnership," kata Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
