REPUBLIKA.CO.ID,KUPANG--Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi meminta wali kota dan para bupati di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memaksimalkan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di daerah itu.
"Saya minta wali kota dan para bupati supaya tolong memaksimalkan pembuatan E-KTP di daerah masing-masing sebelum musim hujan tiba atau paling lambat akhir Oktober mendatang," kata Mendagri Gumawan Fauzi di Kupang, Rabu malam.
Permintaan Mendagri itu disampaikan pada pembukaan rapat koordinasi gubernur, wali kota dan para bupati se-Nusa Tenggara Timur di Kupang. Salah satu agenda dalam rapat koordinasi itu adalah membahas permasalahan pelaksanaan E-KTP di provinsi kepulauan itu.
Menurut Mendagri, prosentasi pelaksanaan E-KTP di provinsi kepulauan itu baru mencapai 1.050.133 dari 3.178.621 wajib KTP atau baru sekitar 33,04 persen.
Artinya, masih ada 2.128.488 wajib KTP yang belum dilayani di 21 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang harus diselesaikan dalam jangka waktu sekitar 40 hari ke depan.
"Waktu kita tinggal satu bulan lagi, sementara yang sudah terlayani baru mencapai 33,04 persen, kecuali hanya satu kabupaten yang sudah mencapai 100 persen yakni Kabupaten Ende di pulau Flores, bagian tengah," katanya.
Mendagri meminta agar seluruh potensi yang ada di daerah mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah di semua lapisan untuk bekerjasama mengoptimalkan pelaksanaan E-KTP, agar target yang sudah ditetapkan bisa tercapai.
Khusus untuk pelaksanaan program E-KTP di NTT, selain ditempat satu petugas dari konsorsium, juga akan ditambah lagi 15 orang dari Aptikom untuk membantu mempercepat pelaksanaan E-KTP di daerah ini.
"Jadi kita dari Kementerian Dalam Negeri juga ikut membantu tambahan personil, sehingga setiap permasalahan di daerah ini bisa secepatnya teratasi," katanya.
Dia berharap, dengan kerjasama yang baik serta semua potensi daerah dikerahkan, pelaksanaan E-KTP di daerah ini bisa secepatnya diselesaikan.
Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan, proses pelaksanaan E-KTP di daerah ini memang belum optimal karena berbagai permasalahan di lapangan.
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di daerah ini adalah selain, masalah topografi, juga masalah infrastruktur listrik yang tidak mendukung.
Dia berharap, paling lambat sebelum musim hujan di NTT pada bulan November mendatang, semua daerah sudah bisa menyelesaikan pembuatan KTP untuk mereka-mereka yang wajib KTP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika