REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina M.Si menilai gagasan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD yang sejak reformasi dilakukan melalui Pilkada langsung, merupakan suatu degradasi dalam demokrasi di Indonesia.

"Jika dalam proses demokratisasi ini tinggi tantangannya, seperti misalnya kepala daerah yang terpilih belum yang mempunyai kapabilitas yang baik dan negarawan, kita bersama-sama koreksi," katanya di Jakarta, Rabu.

Menanggapi gagasan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengusulkan Pilkada dikembalikan melalui pemilihan oleh DPRD, menurut dia, koreksi tersebut, yakni memperbaiki hal mendasar apa yang harus segera dilakukan. "Bukan malah menghilangkan sistem demokrasinya," kata Sekretaris Program Ilmu Sosiologi Unas Jakarta itu.

Menurut dia, persoalan yang mendasar yang urgent untuk segera diatasi adalah kuatnya politik uang dan masuknya para kapitalis ke dalam ranah politik. "Itu sebaiknya menjadi agenda utama gagasan PBNU. Bukan malah ingin 'mematikan' demokrasi di Indonesia," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika