REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pertamina tak menampik penyelewengan kuota BBM bersubsidi terjadi di sejumlah wilayah. Namun, yang paling banyak adalah daerah perbatasan. "Daerah ini paling rawan," kata Vice President  Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir, Kamis (20/9).

Selain itu, pencurian dan penyelundupan BBM bersubsidi juga kerap terjadi di wilayah pertambangan dan perkebunan. Karenanya, kata Ali, pihaknya memperketat distribusi BBM subsidi di wilayah ini. Untuk wilayah industri pihaknya membuat sistem point of sales (POS) guna mencatat data dan jumlah pembelian BBM subsidi.

Pada SPBU atau rekanan yang terbukti melanggar, ia katakan Pertamina sudah memberi sanksi berupa skorsing. "Pemutusan hubungan usaha juga dilakukan," tegasnya.

Tapi sayangnya, ia tak memiliki data pasti berapa banyak sanksi yang diberlakukan Pertamina untuk penyelewengan ini. "Yang pasti, ini sudah kita lakukan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Effendi Simbolon menilai harus ada investigasi pada segala jenis penyelewengan BBM bersubsidi. "Harus ada pemeriksaan," ujarnya. Ia mengatakan tindakan tersebut menyebabkan kerugian pada negara. Ia mengatakan BPK dan KPK harus dilibatkan untuk ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika