REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Ezki Suyanto mengatakan afiliasi media penyiaran terhadap partai politik akan mempengaruhi independensi para pelaku media.
"Pelaku media seperti reporter, produser, host, dan karyawan tidak bisa bekerja secara independen. Mental dan harga diri terkait profesionalisme jurnalis menjadi menurun," katanya di Yogyakarta, Selasa (18/9) dalam diskusi publik 'Politik Pemberitaan Media Penyiaran'.
Ia mengatakan, kepemilikan televisi oleh sejumlah tokoh yang berafiliasi ke partai politik (parpol) tidak bisa dipungkiri ikut mempengaruhi penyiaran program yang cenderung bermuatan politis pada kelompok tertentu.
"Bahkan dalam operasionalisasinya, televisi banyak digunakan untuk mengkritisi lawan politik kelompok tertentu," katanya.
Ia mengatakan televisi juga digunakan sebagai media kampanye oleh golongan atau pemilik media. Selain itu, kelompok yang memiliki afiliasi dengan media terlihat mendapatkan perlakuan khusus dalam menayangkan iklan politiknya.
"Adanya kecenderungan tersebut membuat masyarakat tidak memperoleh informasi yang lengkap dan utuh terhadap suatu peristiwa sehingga menimbulkan kebingungan," katanya.
Bahkan masyarakat digiring untuk mendukung golongan atau kelompok tertentu. Contohnya dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta media cenderung menampilkan cuplikan pernyataan maupun gambar yang mengarah pada salah satu calon secara berulang-ulang untuk menggiring opini publik.
"Jika hal itu terus dibiarkan masyarakat tidak bisa bersikap objektif dalam menilai suatu peristiwa dan pada akhirnya menjadikan mereka tidak percaya lagi kepada media," katanya.
Menurut dia akhir-akhir ini televisi juga sering digunakan untuk membingkai fakta dan kebenaran. Hal itu dilakukan untuk memojokkan atau menjatuhkan suatu golongan atau kelompok tertentu. "Misalnya pemberitaan di televisi tentang terorisme dibuat 'frame' untuk memojokkan agama tertentu," kata Ezki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
