REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri, Jenderal Timur Pradopo, mengaku menarik 20 penyidik KPK untuk mendukung penegakan hukum. Pihaknya sama sekali tidak berkeinginan untuk menghambat proses hukum terhadap tindak pidana korupsi.

"Ini bukan masalah diperpanjang atau tidak," jelasnya, di Jakarta, Senin (17/9). Prinsipnya, menurut Timur, adalah mendukung penegakan hukum, termasuk penegakan hukum yang ada di KPK.

Penarikan penyidik dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Bila ada penyidik yang masa tugasnya berakhir, Polri akan menggantinya dengan yang lain. "Jadi penegakan hukum bukan hanya di KPK, semua di polisi sama. Jadi pengalaman di KPK bisa saja dipakai di kepolisian," jelasnya.

Penarikan penyidik KPK bukan berarti akan mengurangi jumlah penyidik di lembaga ad hoc tersebut. Nantinya Kapolri akan mengganti dengan penyidik baru. Bahkan, pihaknya berjanji akan memberikan penyidik terbaik untuk KPK.

Pihaknya meminta KPK tidak khawatir dengan kualitas para penyidik baru kelak. Dipastikannya, penyidik baru nanti sudah memiliki kualifikasi yang baik untuk penyidikan. "Kita memiliki kualifikasi mulai dari kompetensi, pengalaman, kemampuan, sehingga hal yang seperti itu akselerasinya cepat," tegasnya.

Polri mengirim surat pada 12 September lalu ke KPK. Mereka menarik 20 penyidik yang ditugaskan di lembaga antikorupsi itu kembali ke institusi awal. Dari 20 penyidik, ada yang sudah bertugas lama, namun ada juga baru setahun berdinas.

Timur menjelaskan penyidik KPK yang ditarik membutuhkan pengalaman baru. Mereka juga berpotensi untuk memegang jabatan strategis di wilayah-wilayah seluruh Indonesia. "Mereka bisa jadi wakapolres, kapolres, dan lainnya," papar Timur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika