REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menekankan persoalan terorisme dalam pengarahan di acara Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012, Cirebon, Jawa Barat. Hal itu dilontarkan Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha.
Julian mengatakan Presiden SBY melihat belakangan ini ada gejala mempolitisasi agama dan melakukan tindak kekerasan atas nama agama. “Meski tidak terlalu besar, aksi terorisme oleh sekelompok oknum masih saja terjadi. Beberapa anak muda yang terjebak dalam ajaran sesat, melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama manapun,” katanya, Senin (17/9). Presiden SBY hari ini bertolak ke Cirebon menggunakan kereta khusus untuk menghadiri Munas NU di Cirebon. (baca: Hari Ini Presiden Berikan Arahan Munas NU).
Dikatakan Julian, sikap Presiden SBY tegas terhadap teorisme. Presiden SBY, kata Julian, menyatakan terorisme bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Karena itu, terorisme harus diperangi.
Mereka yang tersesat pada pemahaman ajaran agama yang tidak tepat, lanjut Julian, harus disadarkan. “Gerakan kekerasan, radikalisasi, dan terorisme bukanlah jalan untuk meraih kemuliaan, justru sebaliknya membawa kehancuran dan mencoreng nilai-nilai luhur ajaran agama manapun,” tutur Julian.
Sejumlah rekomendasi yang telah disepakati dalam Munas NU akan diserahkan kepada Presiden SBY. Contohnya terkait dengan kekayaan atau aset negara yang harus memberikan keuntungan lepada rakyat; pengelola kekayaan negara yang menimbulkan kerugian bagi negara akibat keputusannya yang ceroboh maka pejabat yang bersangkutan harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian itu.
Tak hanya itu, Munas juga menghasilkan rekomendasi tentang pemilukada yang disarankan agar dikembalikan pada cara semula yakni dipilih DPRD dan tidak dipilih langsung oleh rakyat. Direkomendasikan pula menangani korupsi uang pajak. NU meminta agar pemerintah lebih serius memberantas korupsi agar uang hasil pembayaran pajak bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Bahkan, Ketua PBNU, KH Said Aqil Siraj menyatakan jika pemerintah tidak bisa memberantas korupsi dan menindak pengemplang pajak, PBNU akan menyerukan agar warga NU menghentikan sementara pembayaran pajak sampai ada jaminan dari pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
