REPUBLIKA.CO.ID, KEDIRI -- Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan mengungkapkan fakta mengejutkan tentang penggundulan hutan. Kajian komprehensif berdasarkan citra satelit yang dipublikasikan Environmental Research Letters menyebutkan hanya delapan persen hutan 'perawan' yang terisisa di Pulau Sumatra.
Pertumbuhan hutan yang berusia tua di Sumatra menyusut sekitar 40 persen dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, sementara secara keseluruhan hutan di Indonesia sudah musnah sekitar 36 persen. Kajian yang dilakukan tim yang dipimpin Belinda Arunarwati Margono dari South Dakota State University dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, menemukan fakta yang mengerikan dari hutan Sumatra yang dulu sangat lebat.
"Secara umum, Sumatra telah kehilangan 7,5 juta hektare hutan antara 1990 hingga 2010, dan sekitar 2,6 juta hektare di antaranya adalah hutan primer. Sebagian besar hutan yang hilang adalah hutan sekunder yang habis akibat penebangan liar," kata Menhut saat meninjau pembuatan rokok di PT Gudang Garam, Tbk Kediri, Sabtu (15/9).
Selain membahas angka kehilangan hutan, kajian ini juga meneliti seputar faktor pendorong hilangnya hutan dan degradasi hutan. Dalam penelitian ini antara tahun 1950-an hingga 1960-an, ekspansi pertanian untuk areal persawahan dan penebangan hutan skala kecil untuk ditanami kopi dan karet adalah penyebab utama hilangnya hutan.
Di era 1970-an hingga 1990-an, operasi perusahaan kayu skala besar dan hutan tanaman industri menjadi faktor yang dominan, sementara program transmigrasi yang didorong pemerintah serta kebakaran hutan antara tahun 1982 hingga 1983 menjadi faktor sekunder. Setelah era 90-an, perkebunan sawit dan pulp and paper menjadi ancaman utama deforestasi, sementara penebangan liar menjadi penyebab utama degradasi hutan.
Menhut menegaskan saat ini pemerintah terus berupaya untuk melakukan reboisasi. Tanah yang masih belum ditanami tanaman baru, saat ini terus ditanami. "Diharapkan, pohon yang sudah ditanam itu akan tumbuh, sehingga bisa menggantikan tanaman lainnya," tukas menteri asal Lampung itu.
Menteri asal Partai Amanat Nasional itu mengaku terus melakukan pembinaan pada masyarakat. Namun, ia juga meminta partisipasi aktif dari pemerintah daerah untuk ikut mengawasi kawasan hutan. Pemerintah daerah juga mempunyai kontribusi langsung, demi kelangsungan masa depan hutan di Indonesia.