REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Cirebon, pada 14-17 September 2012 nanti akan mengkritisi praktik demokrasi liberal di Indonesia. Praktik demokrasi liberal pasca-reformasi 1998 dinilai malah membuat sistem perpolitikan nasional carut-marut, khususnya di bidang ketatanegaraan dan pertahanan.
Demikian diungkapkan dalam seminar Pra-Munas dan Konbes NU 2012 bertema “Dampak Liberalisme Politik Ketatanegaraan dan Ketahanan Nasional” di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (13/9).
Wakil Sekjen PBNU, H Abdul Mun’im DZ, mengungkapkan, NU prihatin dengan berbagai masalah yang bangsa pasca-reformasi. Berbagai persoalan muncul terutama setelah dilakukan beberapa kali amandemen UUD 1945.
“Amandemen telah mengakibatkan liberalisasi di bidang politik, liberalisasi di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk liberalisasi dalam bidang agama. Liberalisasi ini digunakan untuk mempersiapkan beroperasinya kapitalisme di negeri ini,” ungkapnya.
Menurutnya Munas-Konbes NU kali ini akan berusaha mencari jalan keluar dengan menawarkan konsep dasar ketatanegaraan serta mengambil beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan, yang berangkat dari satu ide besar “Kembali ke Khittah Indonesia 1945”.
Ikuti Whatsapp Channel Republika