REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai tingginya biaya yang dibutuhkan dalam birokrasi merupakan penyebab utama turunnya daya saing ekonomi Indonesia. "Biaya birokrasi yang tinggi menyebabkan investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia," kata Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi ditemui di Jakarta, Selasa (11/9).
Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), posisi daya saing ekonomi Indonesia turun empat tingkat dari posisi 46 pada 2011 menjadi di posisi 50 pada 2012.
Data tersebut menunjukkan Indonesia saat ini berada di peringkat paling bawah di antara negara-negara sekawasan, seperti Malaysia yang menempati posisi 25, Brunei Darussalam di posisi 28, China di posisi 29 dan Thailand di posisi 38.
Padahal pada periode 2011-2012 Indonesia berada pada peringkat 46 dari 142 negara dan pada periode 2010-2011 pada peringkat 44 dari 139 negara. Sofjan menilai masalah birokrasi tersebut sangat berkaitan erat dengan korupsi yang semakin marak di berbagai instansi.
"Ada hubungan erat antara korupsi dan birokrasi sehingga sangat menghambat pertumbuhan ekonomi", katanya.
Dia mengimbau agar pemerintah mengatasi kedua masalah mendasar tersebut. "Kami hanya menginginkan dua hal, yakni regulasi dan birokrasi yang betul-betul dijalankan secara jujur," katanya.
Dia juga mengimbau agar pembangunan infrastuktur dibenahi dan dipercepat untuk mendorong kembali para investor agar berinvestasi. "Jika kedua masalah itu teratasi, kami dari pihak pengusaha tidak akan ragu-ragu untuk berinvestasi, kalau perlu kita naikkan menjadi 30 persen investasinya," katanya.
Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani juga menilai birokrasi di Indonesia semakin memburuk. "Birokrasi kita memang dalam taraf memprihatinkan sehingga diperlukan reformasi untuk membenahi berbagai kegiatan tata negara ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika