REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengaku ada beberapa kesulitan dalam menagih piutang pajak. Banyak kendala menagih hutang pajak terjadi baik wajib pajak perusahaan maupun individu.
Oleh karena itu, ujar Fuad, tidak jarang petugas pajak harus berkoordinasi dengan aparat kepolisian.
"Karena kadang mereka berhadapan dengan WP yang main kayu," ujarnya usai rapat dengar pendapat dengan komisi XI DPRRI, Senin (10/9) malam. Mantan Kepala Bappepam ini mengaku perlu ada peningkatan kapasitas para petugas pajak yang bertugas di lapangan.
Sehingga, dapat bersikap manakala menghadapi tindakan premanisme. Menurutnya, kemampuan para petugas seperti juru sita dan petugas seksi penagihan masih ada kekurangan.
Sementara untuk wajib pajak di pedesaan, Dirjen Pajak akan bekerjasama dengan lurah setempat. Hanya, tuturnya, PBB perdesaan dan perkotaan akan beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2014. Sehingga, piutang-piutang yang belum tertagih dan belum terbayar akan diserahkan kepada daerah.
"Jadi mungkin di tempat kita sudah terhapus di bukunya pemerintah pusat,"jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
