REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Beragam pendapat terus bergulir terkait rencana pemberian sertifikasi terhadap ulama yang dicetuskan Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT). Menurut Sekjen MIUMI (Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia), Ustaz Bachtiar Nasir, ulama harus melakukan sertifikasi, seleksi, dan monitoring.
Tidak hanya itu, yang tidak kalah penting, lanjut dia adalah para ulama juga melakukan evaluasi terhadap kinerja BNPT. Sehingga, dengan begitu, tindakan dan kinerja BNPT dan Densus 88 Antiteror dapat dibimbing oleh ilmu dan petunjuk para ulama.
"Karena terbukti, BNPT dan Densus 88 gagal mengendalikan keamanan dan pertahanan negara dari ancaman terorisme,'' ujar Ustaz Bachtiar Nasir kepada Republika di Jakarta Senin (10/9).
Ia menjelaskan, anggaran rakyat yang digunakan serta bantuan asing yang mereka dapatkan, harusnya mendapatkan bimbingan dan petunjuk ulama agar tepat sasaran dengan efektif dan efisian.