REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menjejak usia ke-67 tahun, DPR belum bisa menjadi lembaga bebas korupsi. Ada saja kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR. Tak ayal persepsi publik terhadap DPR sering berbau negatif. Belakangan misalnya kita mendengar sebuah lembaga survei menyatakan DPR sebagai lembaga terkorup.
"Banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota DPR mencederai citra DPR," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani kepada wartawan di Kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Kamis (30/8).
Puan menyatakan tidak semua anggota DPR berperilaku korup. Dia berharap masyarakat bisa menilai secara obyektif kasus korupsi yang menjerat anggota DPR sebagai kesalahan oknum bukan lembaga. "Kalaupun kemudian ada beberapa oknum yang terlibat kasus, hal ini tentu tidak bisa mencerminkan seluruh anggota DPR seperti itu," kata Puan.
Salah satu pangkal lahirnya politisi korup di DPR adalah proses rekrutmen caleg yang tidak serius. PDI Perjuangan sendiri menurut Puan akan menerapkan proses rekrutmen caleg secara ketat.
Para Caleg PDI Perjuangan mesti melewati psikotes yang dibuat dan dinilai oleh lembaga-lembaga psikologi independen. Puan berharap metode ini bisa menghasilkan politisi DPR yang berkualitas baik secara moral maupun kinerja.
"Rekrutmen bukan didasarkan pada suka atau tidak suka. Juga bukan karena kedekatan dari keluarga lingkungan partai," ujar Puan.
Meningkatkan harapan masyarakat akan DPR yang bersih dan aspiratif, Puan menyatakan, PDI Perjuangan akan melakukan evaluasi dan introspeksi internal anggotanya. Sebab menurutnya hakikat dari anggota DPR adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika