REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat BUMN, Said Didu, mengungkapkan DPR memang perlu menata ulang mekanisme penyusunan anggaran yang selama ini dinilainya cukup panjang prosesnya. Menurutnya, proses pembahasan tidak perlu sampai ke detil administrasi proyek. "Peluang kongkalikong terjadi ketika DPR bisa mengakses data hingga sampai per proyek," katanya, Kamis (23/8).

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat menyoroti kewenangan DPR dalam penentuan anggaran. Menurutnya, proses pembahasan anggaran perlu ditertibkan.

SBY menjelaskan, jika tidak ada penertiban atau aturan yang jelas dalam kewenangan ini, maka proses penganggaran akan semakin panjang dan bisa menimbulkan potensi korupsi. Apalagi belakangan ini marak kasus-kasus korupsi yang diangkat ke media karena dalam proses penganggaran kedua belah pihak terlibat jauh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika