REPUBLIKA.CO.ID, Yang keenam, Bapak, ya ini sudah sejak zaman Pak Harto ini kampanye produk dalam negeri. Kalau nggak salah Pak Ginanjar itu pernah menjadi Menteri urusan begini dulu, pernah kan? Ya seperti ini, yang tidak terlalu sukses itu dulu.

Nah, sekarang poinnya begini Pak, kalau ini kita gebrak betul produk dalam negeri, akan bagus neraca pembayaran kita, karena sekarang tertekan. Yang berat ini sekarang masalah balance of payment kita. Jadi kalau ini kita perbaiki, insya Allah bagus sehingga tidak mengganggu.

Pasar domestik kita ini makin kuat Pak, makin tumbuh. Jadi Bapak, dengan abdi negara kita naikkan gajinya, dengan bantuan subsidi petani, nelayan, itu dia punya uang untuk membeli. Ini penyakit Pak, ini nomor tiga ini misi penegak hukum. Banyak masih ada saya rasakan departemen-departemen/kementerian yang lebih suka membeli dari luar negeri karena fee, karena komisi, karena yang aneh-aneh gitu, padahal bisa dibikin di dalam negeri. Oleh karena itu incentive and disincentive system harus kita kenakan. Dan saya sudah minta ada Perpres saya yang mengatur, melarang lah ibaratnya, membeli barang-barang yang kita sendiri bisa di sini bagus, sehingga hidup kita punya pasar.

Ini bidang garapnya BPKP, tentu BPK yang lebih luas, lebih atas, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, ini masalah procurement. Ini yang saya belum puas sebetulnya selama 4 tahun ini. Masih ada budaya fee yang tidak masuk akal. Saya mengerti dalam negosiasi ada fee lah gitu, tetapi ketika fee itu tidak dalam konsep fee kan itu masuk penyimpangan itu. Terus cegah dumping barang luar negeri yang tidak tembus ke pasar Amerika Serikat belok ke pasar emerging market , ini sudah kita ketahui. (bersambung)

Ikuti Whatsapp Channel Republika