REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mengawasi proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jabar tahun 2012 yang dilakukan oleh DPRD Jawa Barat.
Sekretaris DPRD Jawa Barat Ida Hernida, di Kota Bandung, Kamis, menuturkan pengawasan oleh KPK dan BPKP dalam pembahasan APBD Jabar tahun ini sudah dilakukan semenjak tanggal 23 Juli 2012.
"Posisi KPK dan BPKP hadir untuk mengawasi di setiap kegiatan kedewanan. Dan Selama ini, KPK memiliki program ingin mengetahui proses pembahasan APBD Jabar lebih dalam," kata Ida.
Alasan dilibatkannya BPKP oleh KPK dalam pengawasan dan pembahasan APBD Jabar, kata Ida, karena terbatas personil di tubuh KPK sehingga minta bantuan ke BPKP. "Jadi suratnya itu memang dari BPKP ke kami (DPRD Jabar), namun tetap ada lampiran dari KPK," ungkap Ida.
Pihaknya menjelaskan, dalam Surat Perintah Tugas Nomor SPT-1909/10-14/07/2012 yang ditandatangani Deputi Bidang Pencegahan KPK RI Handoyo Sudraja, lembaga tersebut menugaskan melaksanakan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada pelayanan publik, perencanaan dan penganggaran APBD dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov dan DPRD Jabar.
Dikatakan Ida, surat tersebut ditindaklanjuti oleh BPKP dengan Surat Perintah Tugas Nomor S-5117/PW10/3/2012. "Dan mereka mulai bekerja pada 23 Juli dengan masa kerja selama 20 hari kerja. Kemudian ada 21 orang disebar ke seluruh Jabar," katanya.
Diutarakannya, sudah ada tiga orang petugas KPK yang mengikuti kegiatan DPRD Jawa Barat dan hal tersebut direspons positif oleh Ketua DPRD dan anggota lainnya."Bahkan langsung menyosialisasikan dalam Rakorpim. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang keberatan," ujar Ida.
Ikuti Whatsapp Channel Republika