REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tidak kurang dari 20 jaksa disiapkan untuk menangani proses hukum terkait korupsi di Korlantas Polri. Perkara yang kini penyidikannya ditangani Direktorat III Tipikor Bareskrim Polri itu sudah diberitahukan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) sejak Kamis (2/8) sore.

"Satu tersangka satu berkas, diteliti empat hingga lima jaksa," jelas Jampidsus, Andhi Nirwanto, di Jakarta, Jumat (3/8). Dia mengatakan ada lima orang tersangka yang tertulis dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut. Mereka adalah Brigjen DP, AKBP TR, Kompol LGM dan dua pemenang tender berinisial SB dan BS.

Perkara korupsi menjadi rebutan antara dua lembaga penegak hukum, Polri dan KPK. Masing-masing mengklaim sudah lebih dahulu memproses perkara tersebut. Jaksa Agung, Basrief Arief, menyatakan nota kesepahaman atau MoU (memory of understanding) antara tiga lembaga penegak hukum juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyikapi perebutan kasus antara Polri dan KPK.

Namun, ia menegaskan bahwa MoU tersebut jangan sampai bertentangan dengan undang-undang. "Oh iya dong. Jelas nggak boleh bertentangan," tegas Basrief.

Polri juga mengaku sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan simulator kemudi mobil dan motor di Korlantas Polri tahun 2011. Polri bahkan sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus serupa yang ditangani KPK. Diantara lima orang yang menjadi tersangka di Polri juga telah lebih dulu ditetapkan tersangka oleh KPK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika