REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak pemohon perselisihan hasil pemilukada Kabupaten Jayapura, Papua, Yohanes Eluay, mengatakan penghormatan kepada pihak yang menang merupakan bagian dari proses demokrasi. Menurutnya, penarikan gugatannya ini agar tidak ada gontok-gontokan dan perbedaan dalam masyarakat Jayapura.
Yohanes mengatakan dirinya akan kembali menjadi Ketua DPRD Kabupaten Jayapura untuk mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan. Langkah ini diharapkan bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Jaypura sehingga angka kemiskinan dan pengangguran menurun dan indeks pembangunan manusia bisa meningkat.
"Saya harap masyarakat Jayapura mulai hari ini menghilangkan perbedaan, lebih baik menyatukan hati dan tangan untuk membangun Jayapura lebih baik dari kemarain," kata Yohanes Eluay, Jumat (3/8).
Pihak termohon, Mathius Awoitauw, mengatakan penarikan gugatan oleh pemohon merupakan bentuk kesadaran yang luar biasa untuk menyelesaikan sengketa pemilukada dengan damai. Mathius berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperhatikan dinamika masyarakat di Kabupaten Jayapura dan merespon usul perdamaian dari pihak pemohon.
Menurut dia, dirinya akan bekerja sama dengan Yohanes Eluay sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jayapura untuk membangun Jayapura agar lebih baik lagi. "Yohanes bukan orang baru di Jayapura. Ke depan kami akan membangun Kabupaten Jayapura dengan bersama," kata Mathius Awoitauw.
Pembacaan hasil kesepakatan damai dalam perkara perselisihan Pilkada Kabupaten Jayapura ini akan dibacakan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin (6/8).
Pasangan Yohanes Eluay - Risharyudi Triwibowo, kalah dalam perolehan suara pada pemilukada putaran kedua Kabupaten Jayapura, Senin (16/7). Pasangan tersebut kalah suara dari Mathius Awoitauw-Robert Djonsoe yang berhasil mengumpulkan 33 ribu suara, sedangkan Yohanes mendapat 24 ribu suara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika