REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meminta pemerintah berpihak kepada petani tebu/gula lokal dengan memberikan intensif lebih besar dibanding impor untuk mendorong peningkatan produksi gula dalam negeri.
"Saat ini tidak ada keberpihakan pemerintah kepada petani tebu. Tidak ada rencana politik pangan kedepan, terlalu memberikan peluang untuk impor," kata Sekretaris Jenderal HKTI Benny Pasaribu di Jakarta, Rabu.
Dia mengaku selama ini belum mendengar aksi nyata pemerintah dalam menjalankan produksi gula dalam negeri. Namun sebaliknya, pemerintah memberi intensif yang terbuka lebar untuk impor gula.
Menteri Perdagangan melalui surat tertanggal 17 Juli 2012 menugasi CV Pustaka Khatulsitiwa mengimpor gula putih sebanyak 17.500 ton dengan tujuan Pontianak, Kalimantan Barat. Gula itu rencananya akan didistribusikan ke Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu.
Menanggapi hal itu, Benny meminta pemerintah menunda impor gula tersebut. Hal ini akan berimbas langsung kepada petani lokal karena menurunkan harga jual gula dalam negeri.
Dia mengatakan, impor itu dilakukan pada musim giling di Indonesia yaitu stok gula sedang melimpah. Padahal menurutnya, dalam peraturan jika pemerintah ingin mengimpor dilakukan sebelum musim giling atau dua bulan setelahnya.
"Kami menduga jumlah sebanyak itu akan didistribusikan ke luar wilayah Kalimantan, karena penduduk di sana tidak banyak," ujarnya.
Dia juga mempertanyakan perusahaan pengimpor gula itu apakah sudah terdaftar dan memenuhi syarat sebagai importir.
Benny menyarankan apabila impor tetap dilakukan, lebih baik pemerintah menggunakan pihak Bulog atau Koperasi sebagai importirnya.
Di sisi lain, Benny tidak setuju para pedagang mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menumpuk stok gula. Hal ini tentu merugikan masyarakat karena harga gula menjadi tinggi.
"Kami minta stok gula dilepas ke pasar untuk stabilitas harga. Pemerintah harus mendorong itu, jangan impor sebagai solusi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika