REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki peran oknum pemerintah yang membuka akses bagi terbentuknya kartel impor kedelai. "Memberi kuasa impor kedelai kepada segelintir orang tidak bisa dilepaskan dari peran oknum pemerintah," kata anggota komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Ahad (29/7).

Oleh karena itu, kata dia, untuk kepentingan itu, Kementerian Perdagangan harus terbuka untuk bekerja sama dengan KPK. Menurut Bambang sebelum memberikan sanksi hukum kepada anggota kartel kedelai, oknum pemerintah yang berada di balik kartel kedelai juga harus diperiksa. Soalnya, kata dia, ada dugaan menyalahgunakan kekuasaan untuk memberikan monopoli impor kedelai.

Kekeringan di AS, lanjut dia, seharusnya sudah bisa diprediksi oleh Kementerian Perdagangan. Dari prediksi itu, bisa dirancang program pengadaan atau pengamanan stok kedelai hingga ke level yang aman. "Prediksi tidak dilakukan secara efektif karena kewenangan memprediksi itu sudah 'dirampas' kartel kedelai," kata Bambang.

Tentu saja untuk itu, kata Bambang, anggota kartel harus menyuap oknum pemerintah guna menghilangkan atau menghapus prediksi tentang kekeringan di AS dengan segala risikonya bagi kegiatan produksi tahu-tempe di Indonesia. "Modus koruptif seperti inilah bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melakukan penyelidikan," kata Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika