REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelangkaan tempe dan tahu di pasaran, menurut Pengamat sosial, Musni Umar bakal berdampak pada penurunan angka penyerapan gizi. Sulitnya masyarakat mendapatkan kedua lauk-pauk tersebut juga menurunkan tingkat kecerdasan masyarakat.
"Tempe dan tahu merupakan makanan murah namun tinggi nilai gizinya. Kalau harganya naik dan tidak ada di pasaran, masyarakat bisa kekurangan gizi," kata pengamat sosial dari Institute for Social Empowerment and Democracy (INSED) Musni Umar di Jakarta, Kamis (26/7).
Musni mengatakan, kondisi ini sangat menyedihkan. Pasalnya, tempe dan tahu merupakan makanan semua kalangan di Indonesia. Dikatakannya, kondisi ini bisa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, karena semua kebutuhan naik namun pendapatan masyarakat stagnan.
Ia mencontohkan, jika penghasilan seseorang sehari Rp 19 ribu, jumlah itu belum tentu bisa mencukupi untuk kebutuhan sendiri apalagi untuk satu keluarga. Menurutnya masalah ini merupakan puncak gunung es dari ketidakmampuan pemerintah menyediakan makanan bagi rakyat kecil dan bergantung pada impor. Hal ini, katanya akan berdampak pada pandangan sinis masyarakat kepada pemerintah.
Ia berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan ini, kalau tidak akan berdampak bagi masyarakat kecil. Menurutnya, pemerintah harus lebih sensitif terhadap keperluan masyarakat, terutama masalah pangan.
"Seharusnya pemerintah tidak perlu harus menunggu ada bulan Ramadhan dan tahun baru, seharusnya dilihat apa yang diperlukan masyarakat," ujarnya.
Namun menurutnya tidak bisa semua kesalahan itu diserahkan kepada pemerintah. Karena kondisi ini sudah sejak lama terjadi karena menghilangkan fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam mengatur ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Ia mengatakan kondisi itu terjadi sejak kewenangan Bulog dipreteli International Monetary Fund (IMF) ketika zaman reformasi.
Pemerintah dimanapun harus mengontrol harga dan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat, katanya.
"Pemerintah harus mengintervensi harga, buat apa ada negara kalau tidak bisa mengintervensi. Sehingga masyarakat dan pemerintah hidup tenang," ujarnya menuntaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
