REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap dapat terus bersama dengan para anggota kabinet sampai akhir masa jabatannya 2014. Namun, bila ada penyimpangan seperti yang kini banyak terkuak dalam pengadilan korupsi, mereka harus segera ditindak.

"Termasuk bila ada yang sulit untuk membagi waktu antara tugas pemerintahan dan tugas politik, dipersilakan untuk memilih mundur. Karena tantangan pembangunan dalam krisis ekonomi dunia kini yang masih belum pulih dapat berdampak pula ke perekonomian dan pembangunan Indonesia," kata Dipo di Jakarta, Ahad (22/7).

Dipo mengatakan, pernyataan Presiden saat Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (19/7), itu ditujukan untuk seluruh anggota kabinet dan seluruh jajaran pemerintah di pusat dan daerah. Jadi, katanya, pernyataan itu bukan untuk orang atau menteri tertentu.

"Presiden juga menyerukan hal yang sama kepada lembaga legislatif DPR dan DPRD untuk tidak berkolusi dengan pejabat pemerintah memotong anggaran pembangunan untuk rakyat," katanya.

Seskab prihatin dengan banyaknya pejabat negara dari Partai Politik yang diperiksa dan perlu ditahan, bila penegak hukum meminta izin Presiden untuk pemeriksaan. Oleh karena itu, Seskab ketika melantik pejabat eselon II dan IV baru-baru ini dalam kata sambutannya mengajak dan memerintahkan stafnya untuk tidak berkaitan dengan politik uang dengan pejabat pemerintah yang mengurus anggaran dan oknum anggota DPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika