REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kasus suap hak guna usaha sawit PT Hardaya Inti Plantation dan PT Cipta Cakra Murdaya milik anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Siti Hartati Murdaya Poo turut mempengaruhi citra partai politik ini. "Ya sedikit banyak mempengaruhi," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarif Hasan, kepada wartawan, Senin (16/7), di Istora Senayan, Jakarta.

Kendati mengaku berpengaruh, Syarif menegaskan bahwa kasus yang melibatkan perusahaan Hartati tidak berkaitan dengan Partai Demokrat. Kasus itu, imbuh Hasan, murni menyangkut personal Hartatai sebagai pengusaha. "Kasus itu tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat. Murni dia (Hartati) sebagai pengusaha," ujarnya.

Syarif mengaku, sampai saat ini, Partai Demokrat belum memberikan bantuan hukum pada Hartati. Padahal, Patra M Zein, selaku pengacara resmi Partai Demokrat saat ini menjadi pengacara Hartati. "Itu (Patra) tidak dibiayai oleh partai," katanya.

KPK telah menetapkan dua anak buah Hartati sebagai tersangka dalam kasus suap hak guna usaha sawit. Mereka adalah Ani Anshori dan Gondo Sudjono. Ani dan Gondo diduga menyuap Bupati Buol (Sulawesi Tengah), Amran Batalipu sebesar Rp 3 miliar. Oleh KPK, Amran juga telah ditetapkan menjadi tersangka.

Terhadap Hartati, KPK belum menetapkan status hukum. KPK hanya mencegah yang bersangkutan berpergian keluar negeri sejak 28 Juni 2012 lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika