REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Fraksi PKB, Marwan Ja'far, menyatakan rendahnya pembangunan infrastruktur di daerah merugikan negara. Keterbatasan infrastruktur sebagai faktor yang menghambat pembangunan Indonesia menjadi lebih baik.
Marwan mencontohkan rendahnya pembangunan infrastruktur di daerah mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi, sumber daya alam daerah tidak terberdayakan secara maksimal. Selain itu, menambah jumlah masyarakat miskin, meningkatnya angka pengangguran, serta memicu timbulnya persoalan lain yang lebih pelik dan berkepanjangan.
Dijelaskan Marwan, data statistik terbaru membuktikan bahwa dibandingkan dengan negara-negara sekelas seperti Malaysia, Thailand, Turki, Brazil, dan Meksiko, infrastruktur Indonesia masih tertinggal jauh. Jelas ini sangat memprihatikan kita semua.
Dia menilai eksistensi infrastruktur merupakan urat nadi pendorong kemajuan daerah sekaligus salah satu indikator bagi kemajuan negara ini. "Ini penting agar kita mampu bersaing dengan negara lain," kata Marwan di Jakarta, Rabu(11/7).
Pihaknya tak henti-hentinya mendorong pemerintah dan seluruh stakeholder agar memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Pihaknya juga berjuang agar anggaran infrastruktur dari tahun ke tahun semakin bertambah demi tersedianya kebutuhan infrastruktur yang handal di seluruh negeri ini demi kepentingan masyarakat luas.
Marwan yang juga anggota Komisi Perhubungan dan Infrastruktur DPR ini menyatakan sektor infrastruktur masih menjadi persoalan serius di daerah-daerah, terutama daerah pemekaran, daerah terpencil dan daerah perbatasan. Tidak sedikit infrastruktur daerah yang saat ini tak terurus sehingga kondisinya amburadul, bahkan masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur.
Misalnya, pekerjaan infrastrutur yang mendukung aksesibilitas seperti jalan dan jembatan. Pekerjaan infrastruktur yang mendukung produksi pangan, yaitu irigasi. Pekerjaan infrastrutur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu penyediaan air minum dan sanitasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika