REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Direktur Riset Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya melihat, mulai banyaknya partai politik yang terseret kasus hukum karena adanya politik buka kartu. Yaitu, adanya orang atau kelompok tertentu yang membuka borok politik orang lain. Lepas ada atau tidaknya kepentingan lain di baliknya.
"Bagi saya, politik buka kartu membuahkan hal yang manis bagi rakyat. Karena ini membantu penegak hukum untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi katanya ketika dihubungi, Ahad (8/6).
Menurutnya, adanya politik buka kartu itu menunjukan kalau kasus korupsi itu menimpa dan dilakukan oleh semua partai. Sehingga, ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Bagi Yunarto hal ini tak masalah. Karena yang berbahaya justru ketika ketika korupsi dilakukan secara massal dan bersama-sama.
Ia mengaku tidak bisa menganalisis terkuaknya kasus-kasus korupsi partai politik secara politis. Pasalnya, jika melakukan analisis apa yang dialami Demokrat dan kini Golkar secara politis, maka artinya memandang KPK dikuasai oleh kekuatan politik tertentu.
"Seakan-akan kita melihat ketika Democrat ada yang bermain dan Golkar ada yang lain lagi. Menuduh KPK itu ada di bawah siapa, itu kita tidak bisa menentukan. Saya tidak percaya teori konspirasi dan masih melihat KPK itu bersih," papar Yunarto.
Yunarto menjelaskan, adanya politik buka kartu lantaran persaingan politik menuju 2014 sangat panas. Yaitu, ketika semua partai politik menyadari kalau pada 2014 kekuasaan merupakan wilayah yang tak bertuan. Ini lantaran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak lagi maju mencalonkan diri karena sudah dua kali menjabat sebagai presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
