REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -— Memasuki musim kemarau, Pemprov Jawa Barat (Jabar) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan hingga Sepetember atau Oktober nanti. Namun, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, meminta status tersebut tak dimaknai berlebihan oleh masyarakat. Tapi, masyarakat harus siap menghadapi kekeringan yang mungkin semakin meluas.
‘’Siaga darurat jangan dimaknai berlebihan. Insya Allah sekarang Juli, Agustus dan September sudah hujan lagi,’’ ujar Heryawan usai acara Rakornas Komisi Informasi Se-Indonesia, Selasa (3/7).
Menurut Heryawan, kekeringan yang terjadi di 2011 dan 2012 ini lebih ringan dibandingkan 2009. Karena, kekeringan yang paling parah di Jabar terjadi pada 2009. Tapi sekarang, walaupun kemarau, tiap pekan masih ada hujan. '’ Tak parah kekeringan tahun ini, jadi biasa-biasa saja,’’ tegas Heryawan.
Kalau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan status siaga, menurut Heryawan, itu merupakan bentuk kehati-hatian. Kekeringan, kata dia, adalah mekanisme alamiah. Kalau musim kekeringan ini tiba, sebaiknya dialihkan ke pekerjaan yang lain. Antisipasi kedua, pembagian air diberlakukan di semua daerah penghasil beras. ‘’Walaupun kemarau, kalau pembagian air lancar maka tak akan ada berita heboh,’’ imbuh Heryawan.
Di Jabar, kata dia, daerah langganan kekeringan ini ada di wilayah pantai utara (Pantura). Saat ini, daerah Indramayu menjadi daerah sentra penghasil beras di Jabar dan Indonesia. Dahulu, secara nasional Karawang menjadi daerah penghasil beras terbesar. Namun, sejak tahun 2000-an menjadi daerah industri, sehingga kalah oleh Indramayu.
Sementara menurut Kepala BPBD jabar, Udjawalaprana Sigit, Juli sampai September atau Oktober mendatang ditetapkan status siaga darurat kekeringan. Keputusan ini dibuat, sebagai langkah antisipasi kalau ada daerah di Jabar yang mengalami darurat kekeringan.
Menurut Sigit, BPBD sudah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Pertanian, Perkebunan, Badan pengkajian Penerapan teknologi (BPPT), BMKG, Kepolisian, dan OPD lainnya. Koordinasi ini menghasilkan keputusan untuk menyediakan sarana dan prasarana seputar kebutuhan darurat kekeringan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika