REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nota protes yang diberikan pemerintah Malaysia terhadap aksi demonstrasi di dua tempat perwakilan Malaysia di Indonesia bukan kali pertama. Kebanyakan nota protes tersebut berkaitan erat dengan aksi-aksi yang terjadi di perwakilan negara sahabat yang dianggap sudah melewati batas kewajaran.
"Memang ada beberapa insiden yang sudah melewati batas kewajaran dan ekspresi serta koridor yang harus dipatuhi," kata staf khusus presiden bidang hubungan internasional, Teuku Faizasyah, Jumat (29/6).
Namun, ia beranggapan nota protes tersebut bukan tindakan yang keras dari pemerintah Malaysia. Menurutnya, nota protes merupakan bagian dari diplomasi. Negara lain, termasuk Indonesia pun melakukan hal yang sama jika ada tindakan yang mengancam WNI terutama yang bertugas di korps diplomatik.
"Kalau ada tindakan mengancam WNI kita, aparat diplomatik, tentu akan menyampaikan harapan agar ada tindakan yang patut," katanya.
Ia juga mengatakan adalah kewajiban pemerintah Indonesia untuk menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan kepada perwakilan asing yang ada di tanah air seperti yang termaktub dalam konvensi Wina.
"Dari sisi kewajiban suatu negara adalah memberikan perlindungan kepada perwakilan asing sesuai dengaaan koonvensi wina. Pemerintah melakukan apa yang telah diamanatkan," katanya.
Untuk kasus nota protes Malaysia, ia menyatakan pemerintah langsung merespon dengan mengamankan dua orang tersangka. Presiden SBY pun sudah dikomunikasikan dan mendapatkan laporan utuh dari Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa dan Menkopolhukam, Djoko Suyanto atas apa yang terjadi.
Untuk diketahui, pada Jumat pekan lalu, sekitar 50 demonstran menggeruk dua lokasi perwakilan Malaysia di Indonesia. Yakni Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta Selatan dan Wisma Malaysia di Jakarta Pusat. Dalam aksinya mereka melakukan pembakaran bendera Malaysia, melempar telur, batu, dan kayu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika