REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, hari ini bakal dimintai keterangan seputar proyek pembangunan Pusat Olahraga Hambalang di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi ini akan mengorek informasi seputar keterlibatan Anas. Pemeriksaan ini nantinya akan berkembang kepada pemeriksaan dan penyelidikan di lapangan.

"Hari ini kita akan periksa," jelas Jubir KPK, Johan Budi, saat dihubungi, Rabu (27/6). Pemeriksaan Anas sudah direncanakan KPK sejak beberapa hari lalu. KPK sudah melayangkan surat pemeriksaan sejak Senin 25 Juni. Anas dinilai sebagai orang yang perlu dimintai keterangan terkait proyek tersebut. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat ini dalam pembangunan proyek tersebut.

Peneliti Korupsi Politik ICW, Abdoellah Dahlan, menyatakan langkah KPK memeriksa Anas Urbaningrum harus didasari hasil investigasi yang kuat. Paling awal, jelasnya, KPK harus membuka gerak-gerik Anas ketika memimpin Fraksi Demokrat di DPR.

"Ketika itu jelas Anas mengetahui pembahasan mengenai pembangunan Hambalang," jelas Abdoellah. Dis inilah KPK harus mampu membuktikan bahwa Anas terlibat, terlepas apakah Anas terjun langsung atau melalui bantuan kaki tangannya. Abdoellah menilai KPK harus mampu membuktikan itu semua.

Dia menyatakan KPK harus mampu menemukan bukti konkret yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanpa itu, jelasnya, KPK akan kesulitan mengungkap keterlibatan Anas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika