Senin 25 Jun 2012 23:52 WIB

Wow, Angka Kemiskinan di Bali Tinggal 4,2 Persen

Rep: Ahmad Baraas/ Red: Heri Ruslan
Bali, Denpasar
Bali, Denpasar

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Angka kemiskinan di Bali mencapai sekitar 4,2 persen dari jumlah penduduk Bali yang mencapai lebih dari 3,5 juta jiwa. Angka itu, kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika, nomor kedua terendah di Indonesia, setelah DKI Jakarta.

"Tapi angka itu masih bisa ditekan lagi, jumlah penduduk miskin di Bali masih bisa dikurangi," kata Pastika di Denpasar, Senin (25/6).

Dalam pengarahannya pada acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Bali, Gubernur mengatakan, penurunan angka kemiskinan juga tergantung kepada kebijakan-kebijakan pemerintah.

Di Bali, kata dia, untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Bali telah meluncurkan sejumlah program penanggulangan kemiskinan, seperti Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), Bedah Rumah dan yang terbaru Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu).

Menurut Gubernur, kemiskinan masih menjadi prioritas utama untuk diperhatikan. Itu mengingat  kemiskinan akan berdampak besar jika tidak ditanggulangi. Kemiskinan sebutnya, bisa berdampak pada menurunnya kualitas SDM, kecemburuan sosial dan meningkatnya angka kriminalitas.

 

"Kemiskinan bisa menyebabkan hilangnya martabat manusia, sehingga orang miskin cenderung dipinggirkan, ditempatkan di belakang dan  dan menyebabkan mereka  menjadi minder," katanya.

Sementara itu, terkait upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali,  Pemerintah Provinsi Bali mengucurkan dana hibah untuk bantuan sosial (bansos) kepada Kabupaten Karangasem pada 2012 sebesar Rp135,4 miliar. Dana tersebut disalurkan kepada 1.480 desa pakraman (adat) serta 2.707 subak dan subak abian.

Kepala Seksi Adat Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Adnyana mengatakan, bantuan kepada desa adat itu masing-masing sebesar Rp 55 juta dan bantuan kepada subak mapun subak abian sebesar Rp 20 juta setiap tahunnya. Pembinaan itu katanya, dilakukan sebagai upaya menghindari terjadinya penyimpangan penggunaan dana bansos.

"Adapun kegiatan pemantauan dan valuasi dilakukan agar penggunaan dana benar-benar mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement