REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kebijakan mengenai otonomi daerah dipandang telah menimbulkan masalah koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan, inefisiensi anggaran, distorsi kebijakan, serta primordialisme dan egoisme kedaerahan.
Muhammadiyah mengimbau dilakukannya pengkajian ulang terhadap desain sistem otonomi daerah.
"Membiarkan keadaan ini terus berlangsung hanya akan mempertajam konflik sosial dan politik yang mengancam integrasi bangsa," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Agung Danarto, saat membacakan Pokok Pikiran Tanwir Muhammadiyah 2012 di Hotel Horison, Bandung, Ahad (24/6).
Selain mengkaji desain sistem, Muhammadiyah juga mengimbau pemerintah mengkaji ulang perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah secara keseluruhan.
Muhammadiyah, lanjut Agung, berpandangan sebaiknya otonomi daerah dititikberatkan pada tingkat provinsi. "Tentunya dengan pembagian kewenangan daerah sesuai kekhususan, karakteristik, sejarah, budaya, politik, dan kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia," kata Agung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
