REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG --- Program berobat gratis yang dicanangkan Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Alex Noerdin yang juga disebut program jaminan sosial kesehatan (Jamsoskes) sudah berlangsung selama tiga tahun. Program itu diresmikan 27 Januari 2009 oleh Menteri Kesehatan waktu itu Siti Fadilah Supari .
Selama tiga tahun program berobat gratis tersebut berjalan Alex Noerdin yang kini tengah mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta mengakui program berobat gratis dan sekolah gratis merupakan program yang besar. “Program ini sangat membantu masyarakat, meskipun di sana sini masih terdapat kekurangan,” katanya pekan lalu.
Menurut Alex Noerdin terhadap program tersebut sudah dilakukan survei oleh tim dari Universitas Indonesia, hasilnya bahwa program berobat dan sekolah gratis masih harus terus disempurnakan.
Sementara itu data Dinas Kesehatan menyebutkan untuk program kesehatan selain program jamsoskes Semesta yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Sumatra Selatan. Dana itu ditambah sharing dari masing-masing pemerintah kabupaten dan kota yang ada di daerah ini.
Khusus untuk program berobat gratis atau Jamsoskes Semesta sejak diluncurkan tiga tahun lalu, sudah 4.530.174 warga Sumsel mendapatkan pelayanan kesehatan garis. Dari tahun 2009 sebanyak 164 pasien telah dirujuk ke Jakarta ke RSCM dan RS Jantung Harapan Kita. Setiap pasien yang dirujuk mendapatkan biaya perawatan sebesar Rp 75 juta sampai Rp 125 juta.
Selama tiga tahun program Jamsoskes berjalan, Pemerintah Provinsi Sumsel melalui dana sharing kabupaten kota telah mengucurkan dana sebesar Rp 358 miliar dengan rincian tahun 2009 sebesar Rp 91 miliar, tahun 2010 sebesar Rp 131 miliar dan tahun 2011 sebesar Rp 136. Untuk tahun 2012 telah dianggarkan sebesar Rp 139 miliar.
Sementara itu program Jamkesmas di Sumsel, Syofwatillah Mohzaib, anggota Komisi VII DPR yang sempat melakukan pemantauan langsung dengan cara mengunjungi pasien kelas III yang dirawat di RS Moehammad Hoesin Palembang beberapa waktu lalu mengaku tidak mendengarkan keluhan pasien, terkait soal layanan yang diberikan rumah sakit.
“Program Jamkesmas ini dibiayai APBN, makanya saya melakukan pemantauan dan //sharing// mungkin saja ada kendala dalam pelaksanaannya. Program Jamkesmas tidak membatasi penyakit dan biaya. Jadi harus dilayani,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
