REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Selain menyoroti masalah kepemimpinan bangsa, Tanwir Muhammadiyah, yang ditutup di Hotel Horison, Bandung, Ahad (24/6) pagi, juga menyoroti lemahnya kedaulatan negara dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan budaya.
"Kami mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah konkrit menyelamatkan dan menegakkan kedaulatan bangsa dan negara," papar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Agung Danarto, saat acara Penutupan Tanwir Muhammadiyah di Hotel Horison, Bandung.
Gejala di bidang ekonomi, di antaranya adalah terdapat perundang-undangan tentang eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih mementingkan kepentingan asing. "Muhammadiyah mengimbau pemerintah menegakkan kedaulatan ekonomi dengan mengembangkan ekonomi konstitusional dengan melindungi dan memberdayakan ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat dan bebas dari dominasi dan eksploitasi asing," papar Agung.
Di bidang politik, terdapat kecenderungan negara yang sangat kompromistis. Muhammadiyah tidak melihat independensi negara dalam membuat kebijakan yang memihak kepentingan umum. "Muhammadiyah mendesak pemerintah dan DPR mencabut dan atau merevisi produk perundang-undangan yang mengancam kedaulatan negara," tambahnya.
Dalam bidang hukum, Muhammadiyah melihat gejala dimana penegakan hukum dipengaruhi kepentingan dan kekuatan asing. "Muhammadiyah mendesak pemerintah dan aparat hukum menegakkan hukum secara adil, mandiri, bebas dari tekanan dan intervensi pihak manapun," katanya.
Sedangkan dalam bidang budaya Muhammadiyah melihat melemahnya watak dan karakter bangsa serta rasa rendah diri dalam menghadapi globalisasi. "Muhammadiyah mendesak pemerintah mengutamakan pendidikan karakter dan mengembangkan strategi kebudayaan nasional yang mengedepankan kemandirian, jati diri, dan harga diri bangsa," ujar Agung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
