REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nasaruddin Umar siap blak-blakan memberikan keterangan dan data bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek pengadaan Alquran.
"Saya ikut prihatin dengan kejadian ini. Padahal, sewaktu saya menjabat sebagai Dirjen Bina Masyarakat Islam, masalah yang selalu saya wanti-wanti adalah terkait dengan dengan pengadaan Alquran. Sebab Alquran ini sesuatu yang sangat suci, bahkan saya tahu persis dampak dari memainkan pengadaan Alquran. Jangankan korupsi, mencari keuntungan dari pengadaan Alquran saja saya selalu mengimbau kepada pelaksananya jangan!," papar Wamenag di kantornya, Kamis (21/6).
Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Quran (PTIQ) ini mengakui, kebutuhan pengadaan Alquran setiap tahunnya disediakan sekitar 2 juta mushaf untuk dibagikan ke Kantor Urusan Agama di seluruh wilayah Indonesia. Yang perlu ditegaskan, ungkap Nasaruddin, selain di bidang yang ditanganinya, pengadaan Alquran juga dilakukan Dirjen Pendidikan Islam.
"Saya tidak tahu apakah kasus ini terjadi di bidang saya atau di dirjen yang lain yang dimaksud KPK. Tapi, saya langsung memb-riefing bawahan saya. Bahkan saya sebagai kuasa pengguna anggaran waktu itu menanyakan kenapa sampai bisa terjadi masalah seperti itu," ujar Nasaruddin dengan nada heran.
Sebagai dirjen waktu itu, dia juga tidak mengurusi soal pengadaan. Para pejabat pembuat komitmen setingkat direkturlah selaku penanggung jawab pengadaan. Sedangkan pelaksana pengadaan dilakukan pejabat eselon III. Nilai pengadaan saat itu ditaksirnya sekitar Rp 5,6 Miliar yang dikucurkan Inspektorat Jenderal Kemenag. Namun, dia sendiri belum mengecek tahun anggaran pengadaan yang dipermasalahkan.
"Saya sedang mengumpulkan bahan-bahan terkait pengadaan waktu itu. Saya akan menjadi orang pertama yang melakukan proses seperti hukum yang berlaku. Saya kaget dan kecewa benar dengan kejadian ini. Saya tidak menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan KPK, malah saya akan membantu penuntasan kasus ini. Bahkan, saya meminta semua yang terlibat untuk memberikan data-datanya seperti apa kasusnya," tegas Nasaruddin.
Keterangan yang diberikan Ketua KPK Abraham Samad pada pers ternyata malah membukakan mata Nasaruddin. Pasalnya, selama pengadaan berlangsung dia tak pernah menerima laporan penyimpangan. Begitu pula di laporan anggaran yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Intinya, saya terbuka siapa pun yang akan mengusut adanya dugaan korupsi pengadaan Alquran, baik KPK maupun kejaksaan. Yang terpenting kasus ini segera dituntaskan. Malu kan kita umat Islam, masak pengadaan Alquran dikorupsi, masya Allah. Kalau ditemukan pelakunya tolong ditindak tegas," pinta Nasaruddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika