REPUBLIKA.CO.ID, PAINAN, SUMBAR - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, akan memecat anggota atau kadernya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten setempat jika terbukti korupsi.

"Saya akan ajukan untuk pemberhentiannya dari partai jika terbukti melakukan korupsi. Tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi itu. Siapa saja kader Partai Hanura di kabupaten ini terbukti korupsi maka akan dipecat," ujar Ketua DPC Partai Hanura Pesisir Selatan, Sabarudin di Painan, Kamis (21/6).

Menurut dia, kader atau anggota partai itu yang terbukti melakukan korupsi berarti sudah mengkhianati rakyat. Karena itu, tidak akan diakui lagi di Partai Hanura. Sementara bagi kader Partai Hanura yang duduk di DPRD akan dilakukan pemberhentian (pemecatan) dari partai setelah dinyatakan bersalah oleh putusan hakim di pengadilan karena telah dicap bersalah dengan mengkhianati rakyat.

Khusus di Pesisir Selatan ada empat kader Partai Hanura yang duduk di DPRD kabupaten itu. Bagi mereka juga tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan pemecatan jika terbukti mengkhianati rakyat dengan melakukan korupsi.

Ia menyebutkan, saat ini ada persoalan hangat yang dibicarakan di lembaga legislatif di kabupaten itu. Persoalan itu, yakni anggota DPRD setempat diduga ramai-ramai melakukan perjalanan dinas fiktif ke luar daerah sehingga menjadi kasus yang tengah diproses secara hukum oleh Polisi Resor (Polres) setempat.

Hingga kini, penyidik Polres itu telah menahan dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lembaga legislatif terkait kasus tersebut. Mereka adalah sekretaris dan bendaharawan DPRD setempat.

Kedu tersebut ditahan setelah statusnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Polres setempat dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi dengan melakukan perjalanan dinas fiktif. Sedangkan 16 anggota termasuk tiga pimpinan DPRD kabupaten setempat juga telah dimintai keterangan seputar kasus itu oleh penyidik Polres tersebut.

Ia mengakui, dari 16 anggota legislatif yang dimintai keterangan oleh penyidik polisi itu termasuk di dalamnya kader Partai Hanura. Jika dalam kasus tersebut ada di antara mereka (kader) terlibat baik langsung ataupun tidak langsung, pihaknya tidak akan melakukan pembelaan. Ia mengatakan mendukung proses hukum yang dilakukan polisi dalam memberantas korupsi di daerah itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika