REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Lembaga Panitia Bersama (Joint Commitee/JC) yang dibentuk oleh tim Task Force melalui MoU masih menunggu surat perintah (Directed Notification) dari FIFA tentang kapan JC harus mulai bekerja secara bersama dengan diawasi oleh FIFA/AFC.
"Kita semuanya smooth (bersikap lembut -Red) dan mengedepankan unsur respek dan fairness untuk menyelamatkan sepakbola Indonesia. Kita masih menunggu directed dari FIFA," ujar anggota JC Hinca Panjaitan kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Diungkapkannya, ditandatangani dan diterbitkannya Memorandum of Understanding (MoU) dalam pertemuan dengan Task Force pada 7 Juni lalu di Kuala Lumpur, adalah sebagai sinyalemen dihentikan ancaman sanksi (suspend) sementara waktu bagi PSSI dan berbagai kewenangan terkait penyelenggaraan organisasi sudah diserahkan kepada JC oleh FIFA/AFC.
Dalam kaitan itu, lanjutnya, pihaknya sebagai anggota JC dari pihak PSSI hasil Kongres Luar Biasa akan tetap menjunjung tinggi etika dengan tidak mendahului agenda (timeline) yang diberikan oleh FIFA/AFC.
Penandatanganan MoU itu sendiri, lanjutnya, dilakukan melalui sebuah proses dan perdebatan yang panjang antara tiga pihak (PSSI, ISL dan KPSI) dengan tim Task Force sehingga semua pihak harus benar-benar menghormati isi MoU itu dengan tidak membuat persepsi sendiri-sendiri apalagi dilakukan oleh orang yang tidak ikut terlibat dalam penandatanganan MoU.
"Isi MoU itu menegaskan tiga poin utama yakni penyelesaian masalah dualisme kompetisi, perubahan isi statuta dan masalah dualisme organisasi yang dalam MoU disebut sebagai association matters," lanjutnya.
Hinca didampingi anggota JC lainnya, Joko Driyono menambahkan, MoU tersebut terlahir sebagai sebuah fakta hukum dan titik balik PSSI untuk menata kembali ketiga unsur pokok diatas mulai dari titik nol.
Mengenai peranan JC, lanjutnya, sejak MoU itu dikeluarkan maka seluruh keputusan dan kebijakan yang terkait dengan organisasi berada dalam kewenangan JC.
Sedangkan guliran kompetisi yang masih berlangsung antara IPL dan ISL tetap berjalan sendiri-sendiri sampai ada keputusan yang dibuat melalui kongres.
"Road Map utamanya adalah kompetisi yang salah urus. Joint Committee PSSI yang beranggotakan delapan orang memikul tanggung jawab segala sesuatu yang akan dibawa ke kongres pada September mendatang dengan peserta pemilik suara yang mengacu kepada anggota PSSI yang berkongres di Solo," ujarnya.
Ketika ditanya bagaimana mengantisipasi jika terjadi deadlock di tubuh JC, Hinca mengatakan tidak akan ada keputusan yang tak akan diambil karena JC bekerja di bawah pengawasan FIFA dan AFC yang memiliki kewenangan final dalam memutuskan poin demi poin.
"JC adalah lembaga yang memiliki kebijakan aspek organisasi, dan semua orang harus patuh pada JC. Yang menandatangani MoU sudah dijamin oleh FIFA dan AFC bahwa mereka memahami betul isi MoU. Kalau kemudian ada yang tidak patuh kepada MoU, silahkan Anda sendiri yang menerjemahkannya," demikian Hinca Panjaitan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
