REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menyatakan akan memulangkan seluruh TKI yang berada di negara yang sedang mengalami konflik Suriah.
"Pokoknya semua TKI kita pulangkan dan ini terus- menerus kita lakukan sampai pada tingkat nol. (Pemulangan) Ini sudah lama dilakukan, sudah dari setahun yang lalu. Kita kan sudah tahu bakal terjadi krisis, jadi kita tutup (pengiriman) setahun yang lalu dan kita mulai lakukan pemulangan," kata Menakertrans ketika ditemui di acara pembukaan 1st UNI Apro ICTS Committee Meeting di Jakarta, Selasa.
Salah satu kesulitan yang ditemui pemerintah dalam upaya pemulangan TKI di Suriah itu adalah banyaknya TKI yang diberangkatkan tidak melalui jalur yang resmi dan tidak terdokumentasi.
"Banyak sekali 'rembesan', jadi berangkatnya ke Uni Emirat Arab tapi sampainya ke Suriah atau berangkatnya ke negara sekitar lainnya tapi sampainya ke Suriah. Ada juga karena kelakuan PPTKIS nakal atau yang berangkat secara pribadi," papar Muhaimin.
Meskipun demikian, pemerintah disebutnya akan terus berupaya untuk melakukan pemulangan semua TKI maupun WNI di Suriah terutama mereka yang berada di kawasan rawan konflik.
Akan paksa
Muhaimin juga menegaskan bahwa pihaknya akan memaksa untuk memulangkan para TKI yang "bandel" tidak mau dipulangkan, karena tidak adanya jaminan keselamatan di negara tersebut.
Kemnakertrans memberikan perhatian khusus pada lima daerah konflik di Suriah dalam melakukan evakuasi TKI yakni Homs yang menampung 405 orang TKI, Rif Dimasq dengan 426 TKI, serta Hama (86 TKI), Idleb (17 TKI) dan Dar'a (11 orang TKI).
Beberapa daerah rawan lain di Suriah seperti Damascus, Aleppo, Lattakia, Tartus, Raqqah, Deir Ez Zour, Sweida, Al Hasakah, dan Quneitra juga akan dipantau untuk melakukan pemulangan selanjutnya.
Menurut data pemerintah, jumlah TKI yang telah dievakuasi dari Suriah hingga 10 Juni 2012 mencapai 202 orang, sementara pemulangan reguler dan bantuan majikan mencapai 70 orang.
Pemerintah Indonesia telah memberlakukan penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Suriah sejak tanggal 9 Agustus 2011 dan belum dibuka hingga jaminan keselamatan di negara tersebut meningkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
