REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Eva Kusuma Sundari meminta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo untuk menghentikan rencana latihan perang di Kaligentong, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 19--22 Juni 2012.
"Masyarakat Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, saat ini resah dan berjaga malam karena menyaksikan persiapan rencana latihan perang UST Tingkat Kompi Yonif 511/DY Brigif 16/Wira Yudha," kata Eva Kusuma Sundari, anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten/Kota Blitar), Senin.
Dari surat pemberitahuan yang ada, kata wakil rakyat dari PDI Perjuangan itu, latihan akan berlangsung di area perkebunan Kaligentong, Kecamatan Tanggunggunung dan Kalidawir. Eva mengatakan bahwa pihaknya sudah bersurat perihal penghentian rencana latihan perang itu kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada tanggal 11 Juni lalu.
Dalam surat tersebut, pihaknya mengutarakan sejumlah argumentasi, antara lain perkebunan Kaligentong dan Penampean merupakan lahan perkebunan yang pengelolaannya oleh warga setempat.
"Perkebunan itu sudah lama dikelola oleh warga dan telah diserahkan pengelolaannya kepada warga secara sah sesuai dengan Surat Bupati Tulungagung Nomor 590/109/301/2005 (Kaligentong) tertanggal 31 Mei 2005 dan Surat Bupati Tulungagung Nomor 590/346/424.13/2001 (Penampean) tertanggal 17 April 2001," katanya.
Selain itu, lanjut dia, hasil pemeriksaan atas Buku Inventaris Tanah Tahun 2005/2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa tanah perkebunan tersebut tidak masuk dalam daftar nominatif inventaris tanah yang dikuasai oleh Kodam V/ Brawijaya.
"Selama tiga generasi, daerah tersebut merupakan permukiman warga sehingga aneh jika tiba-tiba Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD mengalihfungsikannya menjadi arena latihan perang tanpa berdasar," kata Eva yang menangani pengaduan dari masyarakat di Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.
"Sepatutnya KSAD segera memerintahkan penghentian pelaksanaan rencana latihan perang tersebut dan memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas rencana yang menyiratkan arogansi sekaligus kecerobohan tersebut," demikian Eva Kusuma Sundari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
