REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam Kota Pekanbaru, Riau, menggelar aksi demonstrasi mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa para pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan itu dimintakan terkait hadiah.

Permintaan itu disampaikan para pengunjuk rasa yang menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau dan Kantor BPK Wilayah Riau yang terletak saling berdekatan, kemarin. Hadiah yang mereka maksudkan adalah pemberian penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Riau beberapa waktu lalu.

Menurut para demonstran, penilaian WTP merupakan hal yang selayaknya dipertanyakan mengingat Riau yang sejauh ini masih diselimuti oleh berbagai masalah terkait penyelewengan uang rakyat. "Masak bisa daerah yang tengah banyak masalah korupsi ini mendapat penilaian WTP. Dari mana datangnya 'hadiah' ini dan bisa saja ada oknum pejabat yang justru terlibat dalam pemberian 'hadiah' lainnya dalam pemberian penilaian WTP tersebut," kata seorang pengunjukrasa, Adhirahma.

Aksi demonstrasi yang digelar Adhi bersama puluhan aktivis mahasiswa lainnya dilakukan dengan cara berorasi dengan membawa sejumlah sepanduk menolak tindakan para koruptor yang merugikan rakyat serta mendesak KPK untuk memeriksa sejumlah para pejabat BPK terkait pemberian 'hadiah' WTP terhadap pengelolaan keuangan pemerintah setempat.

Demonstran lainnya yang juga ditemui disela aksinya, Farhan, mengatakan, saat ini kemelut politik dan pembangunan fasilitas Pekan Olahraga Nasional (PON) masih saja berlanjut ditangani oleh para penyidik KPK. "Yang menjadi pertanyaan adalah, Riau yang penuh dengan kasus-kasus korupsi mengapa bisa dinilai sebagai daerah yang 'bersih'. Aneh dan ini sangat kontroversi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika