REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) melaporkan lima anggota Komisi III DPR ke Mabes Polri dengan dugaan menghalang-halangi proses persidangan pada Kamis (7/6) lalu. KPP pun melanjutkan laporan lima anggota DPR itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Jumat (8/6).
"Kita melaporkan juga lima anggota DPR ini ke KPK karena mereka diduga melakukan intervensi dalam persidangan kasus korupsi mantan Wali Kota, Soemarmo dan Ketua DPRD Jawa Tengah, Murdoko," kata anggota badan pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz yang ditemui di KPK, Jakarta, Jumat (8/6).
KPP merupakan gabungan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti ICW, Transparansi Internasional Indonesia (TII) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Lima anggota DPR yang dilaporkan yaitu Aziz Syamsuddin, Ahmad Yani, Syarifuddin Suding, Nasir Djamil dan Aboe Bakar.
Lima anggota DPR ini mendatangi Semarang dan memanggil pihak Polda Jawa Tengah, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan Kepala Kejaksaan Negeri Semarang untuk mempertanyakan pemindahan dua sidang korupsi yang menjerat Soemarmo dan Murdoko. Tindakan lima anggota DPR ini, lanjutnya, sangat menggelitik dan nyata-nyata sebuah bentuk obstruction of justice.
"Kami juga tetap mendukung pemindahan sidang itu dari Pengadilan Tipikor Semarang ke Pengadilan Tipikor Jakarta," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
