REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Anggota Komisi X DPR dari fraksi Partai Golkar, Zulfadli, mendesak agar panitia kerja (panja) kasus korupsi fasilitas olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat ditingkatkan menjadi panitia khusus (pansus). Dengan demikian, prosesnya tak hanya melibatkan Komisi X DPR, namun juga komisi-komisi lain yang terkait, sehingga jelas siapa atau prosedur mana yang dilangkahi.

‘’Untuk melihat persoalan ini secara utuh maka sebaiknya ini tidak panja. Tapi dalam bentuk pansus. Supaya melibatkan anggota Komisi II, Komisi V yang juga j terkait dengan persoalan teknis untuk bisa mengkaji investigasi persoalan ini,’’ katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/6).

Sebenarnya, kata dia, untuk menyelidiki masalah kasus Hambalang memang bukan hanya menjadi wilayah Komisi X DPR. Karena komisi ini hanya membidangi kebijakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, termasuk anggarannya. Sementara, terkait dengan teknis sertifikat, IMB, dan persoalan lainnya itu ada di Komisi yang berbeda.

Zulfadli mengatakan, dari sisi anggaran memang sudah ada persoalan. Yaitu, adanya jumlah anggaran yang berbeda-beda. Komisi X pun diakuinya baru tahu adanya anggaran Rp 2,5 triliun.

‘’Yang jelas hari ini kita baru menyampaikan gagasan. Teman-teman beberapa sudah memberikan dukungan. Saya pikir kita lihat saja nanti siapa-siapa yang mendukung atau tidak. Kita lihat perkembangan,’’ papar dia.

Sementara itu, menanggapi usulan ini Menpora, Andi Mallarangeng mengatakan, pada dasarnya siap memberikan penjelasan yang dibutuhkan untuk penyelesaian kasus Hambalang, termasuk untuk menyelidiki jika ada penyimpangan. ‘’Kalau ada penyimpangan, siapapun harus bertanggung jawab. Karena itu kami, saya, dan seluruh jajaran kemenpora, bekerja sama dengan KPK dan BPK, sehingga jelas persoalannya,’’ tegas Andi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika