REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Gagasan mendirikan badan baru dalam penyelenggaraan haji dinilai terkesan dipolitisir. Namun, Menteri Agama Suryadharma Ali tidak menutup kesempatan bila ada gagasan inovatif yang membantu langkahnya memperbaiki pelaksanaan ibadah haji mendatang.
"Saya tak melihat keunggulan gagasan pendirian badan khusus penyelenggaraan haji itu. Gagasan itu merupakan politisasi dan komersialisasi haji, bukan untuk melakukan perbaikan ibadah haji,"tegas Menag saat rapat kerja Kemenag dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (5/6).
Kesan tersebut, lanjut Menag, muncul karena sebelum ide itu diluncurkan, banyak pandangan dan asumsi negatif terhadap lembaga yang dipimpinnya. "Haji itu uangnya banyak dan segar jadi tak sedikit kalangan ingin menggunakan dana itu keluar untuk membiayai berbagai kegiatan. Pada ujungnya tak bisa dipertanggungjawabkan,"jelas Ketua Umum PPP ini.
Ia mengaku, kementrian tidak menutup telinga terhadap kritikan tajam dari berbagai pihak mengenai penyelenggaran haji. "Asalkan pandangan korektif inovatif yang rasional dan bisa dijelaskan." ujarnya.
Selama ini, ujar Menag, alasan gagasan badan khusus penyelenggaraan haji yang baru karena Kementrian Agama dianggap kurang transparan dalam keuangan, melakukan kesalaha dan tidak profesional. Menag pun meminta menyingkirkan asumsi negatif itu. "Buktikan kalau ada yang dikorupsi. Jangan pakai Kementerian Agama kalau tidak profesional,"ujar Menag.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
