REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menolak dana asing untuk upaya konservasi badak. Sebab, menurutnya meskipun alokasi dana konservasi terbatas, tidak berarti pemerintah kurang memperhatikan kelestarian spesies yang terancam punah versi IUCN (International Union for Conservation of Nature, IUCN) itu.
Dia mengatakan, Pemerintah peduli pada kelangkaan badak, karenanya Kemenhut mengupayakan penuh menjaga sekaligus menambah populasinya di alam dengan biaya sendiri,” Tak usahlah minta bantuan asing, masak untuk itu saja kita minta-minta, terus sedikit lagi nilainya," ujar Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dalam pemaparan soal Pencanangan Tahun Badak Internasional 2012 oleh Presiden SBY, Senin (4/6).
Menhut mengakui butuh komitmen dan upaya bersama dalam mengkonservasi dan meningkatkan populasi Badak bercula satu itu,"Sudah menjadi tanggung jawab kita semua agar secara bersama-sama mendukung konservasi Badak Jawa," tambahnya.
Namun, Zulkifli juga menegaskan dari alokasi anggaran kehutanan sebesar Rp6 triliun, Rp2,5 triliunnya digunakan untuk menanam/rehabilitasi hutan dan lahan, sedangkan sisanya sekitar Rp300 miliar untuk konservasi.
"Kalau kurang untuk konservasi badak, masih ada swasta yang siap bantu, masa urusan itu kita gak mau bantu, dana asing untuk yang lain-lain saja," kata menhut.
Zulkifli menjelaskan jumlah badak di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tinggal 35 ekor saja. Karenanya manajemen TNUK dan kelompok kerja penyelamatan badak terus meningkatkan kualitas habitat serta populasinya.
"Padahal badak ujung kulon tinggal 60 ekor pada 2009 lalu dan 35 ekor tahun lalu. Karena yang protes lebih tahu dari ahli badak, pemisahan kandang itu ditunda. Jadi tinggal tunggu waktu saja badak punah 10 atau 20 tahun lagi," jelas Zulkifli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika