REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) mengimbau Polri tidak memaksakan diri untuk memakai BBM nonsubsidi bagi kendaraan dinasnya. Tujuan imbauan itu adalah untuk mengurangi pungutan liar oknum aparat yang harus memenuhi kebutuhan transportasinya.
"Jangan paksakan memakai BBM nonsubsidi, terutama kendaraan patroli. Jika terlalu dipaksakan, masyarakat yang akan jadi korban, setidaknya korban pungli dari aparat bawah yang harus menanggung biaya BBM," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Senin (4/6).
Dari penelusuran IPW, selama ini anggota Polri di lapangan, terutama anggota patroli, sudah banyak yang mengeluh. Sebab jatah BBM subsidi saja selama ini jarang mereka terima. Kalaupun ada yang menerima, lanjut Neta, jatah BBM subsidi setiap bulan yang ditentukan hanya 60 liter untuk sepeda motor. Tapi, itupun yang diterima hanya 20 liter.
IPW mengingatkan kebijakan pemerintahan Presiden SBY soal BBM akan sangat mempersulit aparat polisi di jajaran bawah. Sebelumnya, Presiden SBY menginstruksikan mulai 1 Juni 2012 mobil dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD termasuk TNI/Polri tidak menggunakan bensin bersubsidi. Kebijakan ini baru berlaku di kawasan Jabodetabek saja.
"Ujung-ujungnya masyarakat juga yang menjadi korban karena polisi di jajaran bawah terpaksa melakukan pungli untuk menutupi BBM patrolinya," ungkap Neta. Jika kebijakan 1 Juni 2012 ini diterapkan Polri, IPW mempertanyakan dari mana anggarannya. Karena perubahan itu belum ditutup APBN-P. Sehingga, asal usul dana untuk BBM nonsubsidi bagi mobil Polri tersebut perlu diusut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika