REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -— Semua kendaraan dinas dan operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Senin (4/5) ini mulai beralih ke Pertamax. Jumlah kendaraan tersebut mencapai 1.200 unit mobil. Agar semua kabupaten/kota melakukan hal serupa, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan akan membuat surat edaran ke semua kabupaten/kota.
Di lingkungan Pemprov Jabar, peralihan penggunaan Premium ke Pertamax tersebut ditandai dengan penempelan stiker oleh Gubernur Jabar. Stiker tersebut, bertuliskan ‘Mobil ini tidak Menggunakan BBM (Bahan Bakar Minyak) Bersubsidi dan Mobil BBM Nonsubsidi.
"Insya Allah hari ini juga akan diikuti oleh kabupaten/kota. Tentu, dengan caranya masing-masing. Nanti, saya akan perkuat dengan dengan surat edaran," ujar Heryawan usai acara Penempelan stiker tersebut.
Heryawan menjelaskan, intruksi dari pusat tentang pengalihan BBM bersubsidi ke nonsubsidi sebenarnya cukup mendadak. Pemprov sendiri, baru memperoleh kabar akhir pekan lalu. Kemudian, pada 1 Juni dilakukan pencanangan dengan Menkokesra. "Kebijakan ini bisa sampai juga ke tingkat kecamatan."
Heryawan mengatakan, sudah seharusnya kendaraan dinas dan operasional tidak diperkenankan untuk memakai bahan bakar bersubsidi tapi harus menggunakan bahan bakar nonsubsidi. Anggarannya pun, tidak bertambah atau sama dengan sebelumnya. Jadi, ini adalah penghematan. Dengan anggaran yang sama, Pemprov Jabar harus membeli Pertamax. Padahal, awalnya anggaran tersebut dialokasikan untuk membeli Premium.
Ia berharap kebijakan ini akan disusul oleh kabupaten/kota di Jabar. Sehingga, penghematan di Jabar akan signifikan. Dengan tidak adanya penambahan anggaran, sambung Heryawan, maka semua organisasi perangkat daerah (OPD) harus bisa mengoptimalkan anggaran yang ada. Mobil dinas, seharusnya tak boleh digunakan untuk keperluan pribadi. Apa pun alasannya, penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi adalah salah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika