REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI akan memiliki satu nomor pelayanan gawat darurat yang terintegrasi, yaitu 911.
Pelayanan terintegrasi itu meliputi ambulans, pemadam kebakaran dan kepolisian. Rencananya, pelayanan gawat darurat seperti di Amerika Serikat yaitu 911 yang berstandar internasional.
"Pelayanan gawat darurat di Jakarta masih memiliki nomor telepon masing-masing, seperti pelayanan kepolisian bernomor telepon 1717, pemadam kebakaran nomor 113, 344 dan 109, ambulans gawat darurat 118 dan tim SAR 1156," kata Gubernur DKI Fauzi Bowo kepada wartawan, Jumat.
Ia mengatakan. ibukota hingga saat ini belum memiliki sistem Jakarta Public Safety yang diterapkan dalam satu nomor terdiri tiga angka.
"Selama ini 'kan belum terintegrasi, masih banyak nomor. Sekarang kami punya konsep menerapkan keselamatan publik Jakarta. Sudah saatnya dan mendesak kebutuhan itu," ujarnya.
Pemprov DKI, kata Fauzi, akan memperoleh bantuan pendampingan dari "International Academy of Emergency Dispatch" (IAED) dan konsultan pembangunan pelayanan gawat darurat, Emergensys dari Kanada dan Washington DC yang telah berpengalaman membangun sistem serupa di berbagai negara seperti Malaysia, Brazil, Amerika dan Singapura.
"IAED dan Emergensys akan membanti Pemproc DKI menyusun masterplan Jakarta Public Safety atau Keselamatan Publik Jakarta yang akan rampung dalam waktu setahun," tuturnya.
Fauzi berharap dengan adanya 911, maka akan mampu mengurangi jatuhnya korban jiwa, kerugian material maupun moral pada musibah kebakaran, kecelakaan, banjir atau tindakan kriminalitas di ibukota.
"Polisi, petugas pemadam kebakaran, tim medis Dinas Kesehatan semua terintegrasi dan sigap dengan cepat membantu warga yang sedang terkena musibah," harapnya.
Perwakilan dari IAED, Dato Paduka Gary Payne menegaskan, Kota Jakarta sangat siap membangun sistem pelayanan kegawatdaruratan dalam satu nomor saja.
"Jakarta sangat siap karena gubernurnya siap membantu dengan segala kebijakannya dan mau mediasi dengan instansi terkait untuk bekerja secara terintegrasi," tegasnya.
Khusus di Jakarta, Gary memaparkan akan dibuat masterplan yang menyesuaikan kondisi lalu lintas di Jakarta yang sering kali mengalami kemacetan.
"Memang Jakarta macet dan tidak mudah untuk mencapai tempat kejadian peristiwa. Untuk itulah kita harus membuat masterplan yang mengatasi kemacetan Jakarta," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
