Jumat 01 Jun 2012 10:17 WIB

DPR-Pemerintah Segera Bahas 19 Daerah Otonom Baru

Rep: Mansyur Faqih/ Red: Taufik Rachman

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi II DPR dan pemerintah segera membahas pembentukan 19 Daerah Otonom Baru (DOB). Pembahasan akan dikebut setelah sekian lama mandek pasca-kebijakan moratorium pemekaran.

Direncanakan, Komisi II akan menggelar rapat kerja untuk membahas DOB pada 6 Juni dengan agenda keterangan DPR atas usul 19 DOB. Pihak yang diundang yaitu menkumham, mendagri dan menkeu.

''Komisi II DPR menindaklanjuti surat presiden tanggal 11 Mei 2012 bernomor R-46/pres/05/2012 yang kemudian ditindaklanjuti DPR dengan mengagendakan rapat bersama dengan pemerintah,,'' kata Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/6).

Ia menyebutkan, 19 daerah otonom baru tersebut yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

Kemudian Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi tenggara, Kota Raha Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat.

''Seluruh fraksi saat paripurna masa persidangan lalu sudah menyetujui 19 DOB ditetapkan sebagai keputusan DPR untuk menjadi RUU inisiatif DPR. Karena itu pembentukannya tinggal menunggu waktu saja,'' lanjut politisi PDI Perjuangan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement