REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat mengatakan peluang untuk mengembangkan mobil nasional (mobnas) akan menghadapi beberapa tantangan dan hambatan.
"Kendala yang dihadapi produsen mobnas, antara lain keterbatasan supply chain dari industri komponen nasional yang umumnya industri kecil dan menengah (IKM)," kata M.S. Hidayat dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/5).
Selain itu, lanjut Menteri Perindustrian (Menperin), masalah kualitas dan kontinuitas, serta persyaratan teknis terkait dengan regulasi keselamatan dan kualitas yang telah berlaku di Indonesia.
Bukan hanya itu, lanjut Hidayat, hambatan lainnya adalah terkait dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Pasalnya, jika menggunakan komponen impor, harus mempertimbangkan HAKI tersebut agar tidak dituntut oleh pihak lain.
Namun, Hidayat mengungkapkan tantangan-tantangan tersebut tidak lantas menjadikan mobnas kehilangan peluang untuk maju.
"Potensi pasar dalam negeri saat ini berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita. Ini memberikan peluang untuk kemajuan mobnas," kata Hidayat.
Selain itu, Hidayat mengatakan bahwa semangat nasionalisme yang sedang tumbuh dan lamanya penantian masyarakat akan perkembangan mobnas juga menjadi peluang bagi mobil tersebut.
Hidayat menuturkan sejumlah poin penting yang akan menjadi tantangan bagi mobnas, yaitu mengenai selera pasar yang tidak bisa dipaksakan.
"Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat sejak awal. Apalagi belum memiliki jaringan after sales service," kata Hidayat.
Menurut Hidayat, industri mobil sangat tergantung pada jaringan after sales service sehingga membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari instansi pemerintah terkait, seperti mengadakan kerja sama dengan bengkel-bengkel umum, balai teknis atau perbengkelan pemerintah, atau Kementerian Pendidikan Nasional melalui pengembangan pusat servis di SMK otomotif di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika