REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, Fitriyah menilai, dinasti politik masih menjamur. Padahal, kecenderungan dinasti politik sebelumnya marak di tingkat kabupaten dan kota bergerak ke tingkat provinsi.
"Selama ini ada kecurigaan dinasti politik di tingkat kabupaten/kota bergerak ke provinsi. Jika betul Ani Yudhoyono nantinya dicalonkan dalam pemilu presiden, bisa menjadi penguatan terbentuknya dinasti politik tidak hanya di tingkat daerah," kata Fitriyah di Semarang, Senin (27/5).
Fitriyah mengatakan, sebenarnya dinasti politik tidak sehat, karena dapat menimbulkan persepsi tidak bagus seperti adanya presiden bayangan. Meskipun sebenarnya orang yang bersangkutan memiliki kapasitas.
Ia mencontohkan pada kasus Hillary sebagai istri Bill Clinton yang dianggap tidak punya kapasitas dan dikendalikan suaminya. Anggapan tersebut masih muncul, meskipun sebenarnya sudah ada jeda kepemimpinan Bill Clinton dengan Hillary.
"Masyarakat banyak yang tidak setuju dengan dinasti politik karena persaingan yang muncul tidak sehat," ucapnya.
Mereka yang berkuasa, lanjut Fitriyah, dipastikan memiliki dukungan sumber daya lebih dibandingkan calon lain yang tidak masuk dalam dinasti. Untuk kasus pencalonan Ani Yudhoyono oleh Partai Demokrat, masih kata Fitriyah, tentu akan dikembalikan pada keputusan dari dewan pembina partai berlambang bintang Mercy itu.
"Partai Demokrat berbeda dengan partai Golkar atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua umum pada Partai Demokrat hanya sebagai pelaksana," tuturnya.
Partai politik dipastikan akan mengusung calon terbaik karena tingkatannya adalah untuk pemilihan presiden dan setiap orang mempunyai hak untuk dicalonkan. "Jadi jangan sampai persoalannya hanya karena istri SBY, tetapi benar karena mempunyai kapabilitas dan kapasitas," demikian Fitriyah.
Sebelumnya, juru bicara DPP Partai Demokrat Andi Nurpati, menyerukan agar kader-kader Demokrat berhenti mewacanakan capres, termasuk pencalonan Ani Yudhoyono. Mantan komisioner KPU itu menegaskan, wacana pencapresan untuk saat ini bisa mengganggu kinerja partai dalam mengamankan berbagai kebijakan pemerintah demi kesejahteraan rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika